dampak korupsi

B. Dampak Korupsi

Ada beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh korupsi. Sekalipun koruptor merasakan nilai positif dengan apa yang mereka dapat, namun disisi lain mereka tetap merasa takut dengan apa yang telah diperbuat. Berikut ini beberapa dampak dari korupsi yakni pertama, dalam konteks demokratisasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demikrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi dipemilihan umum dan di badan legislative akan mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan.

Korupsi di sistem peradilan dapat menghentikan ketertiban hukum dan korupsi di pemerintahan publik dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintah dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Kedua, dampak korupsi dalam konteks perekonomian yakni korupsi dapat mempersulit proses pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefesienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran illegal, ongkos managemen dalam negosiasi dengan pejabat korup dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Walaupun ada yang berpendapat bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, consensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan seb agai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efesien.

Korupsi juga dapat menimbulkan distorsi (kekacauan) didalam sector public dengan mengalihkan investasi publik keproyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur, dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) keluar negeri, bukannya diinvestasikan kedalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa adanya dictator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum dan lain-lain.

Para pakar dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah $187 Triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri (hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalh ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini member dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, diluar jangkauan dari ekspropriasi di masa depan.

Ketiga, dampak korupsi dalam konteks merusak birokrasi sipil hal ini, lebih jauh lagi dapat merusak birokrasi sebagai tulang punggung pemerintahan Negara. Korupsi dalam rezim yang lalu diciptakan untuk membantu kerja kekuasaan dengan mensistematiskan korupsi yang melembaga. Birokrasi, baik sipil maupun militer, memang merupakan kelompok yang paling rawan terhadap korupsi. Sebab, ditangan mereka terdapat kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi kebutuhan semua warga Negara. Oleh karena itu, Tranparency International, lembaga international yang bergerak dalam upaya anti korupsi secara sederhana mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi.

Keempat, kesejahteraan umum Negara. Korupsi politisi ada dibanyak Negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Kelima, korupsi dapat merusak moral bangsa. Korupsi mempengaruhi semua masyarakat (mau tidak mau). Dan bagaimana mungkin kita dapat memberantas pornografi dan judi jikalau korupsi tetap berjalan. Criminal tinggal “bayar saja” dan kegiatan mereka dapat dilanjutkan lagi. Beberapa hari yang lalu di Metro TV ada program mengenai masalah pornografi dan presenter program bertanya kepada salah satu peserta panel, masalah apa yang lebih penting korupsi atau pornografi? Jawaban yang disanmpaikan “sama saja”. Jawaban ini hanya membuktikan bahwa pesertanya panel sendiri kurang mengerti implikasi hal-hal tersebut.

Anak kita belajar moral dari kita, bukan dari yang kita ajarkan tetapi dari yang kita lakukan. Kalau kita sendiri tidak jujur atau menghormati koruptor (pencuri) tidak ada gunanya kalau kita bilang jangan mencuri. Yang merusak moral bangsa kita adalah contoh-contoh buruk yang kita saksikan setiap hari. Misalnya koruptor yang mencuri puluhan milyar rupiah kemudian dilepaskan, namun orang yang mencuri hanya lima ratus ribu rupiah karena lapar langsung digebukin dan dimasukkan penjara. Hal ini mendidik apakah kepada anak-anak kita? Berarti, jikalau anda ingin mencuri, mencuri yang banyak sekalian dan jangan yang kecil-kecil. Akhirnya, korupsi sangant merugikan semua masyarakat termasuk koruptor, karena meskipun mereka kaya raya, mereka juga tetap harus tinggal di lingkungan yang buruk dan tidak aman.

Dari aspek sosial budaya korupsi lebih mengerikan lagi. Sebagai dampak negatif adanya korupsi maka akan membawa pemahaman baru bagi masyarakat tentang makna pemerintahan, aktivitas bermasyarakat atau proses bersosialisasi dengan sesama. Terkait dengan hal demikian, adalah bagaimana korupsi mampu mengubah pandangan hidup masyarakat yang penuh semangat kekeluargaan menjadi masyarakat yang berfaham kebendaan. Di mana masyarakat kita yang suka menolong berubah sedemikian rupa menjadi masyarakat yang pamrih setiap membantu sesama.